Provinsi Aceh, wacana cambuk di Aceh kembali mencuat, kali ini menyasar fenomena permainan daring, khususnya PUBG. Wacana ini bermula dari fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang menyatakan bahwa PUBG haram. Fatwa ini didasari kekhawatiran ulama akan dampak negatif game tersebut terhadap moral dan perilaku generasi muda Aceh, termasuk potensi menjauhkan mereka dari nilai-nilai keagamaan serta sosialisasi yang sehat.
Wacana cambuk di Aceh bagi pemain PUBG yang melanggar fatwa ini tentu saja menimbulkan perdebatan sengit. Sebagian mendukung karena dianggap sebagai upaya menjaga syariat Islam di Aceh, sementara yang lain menentang karena dianggap berlebihan dan tidak proporsional dengan jenis pelanggarannya. Hal ini menciptakan polarisasi di tengah masyarakat, menguji batas-batas penerapan hukum agama.
Ulama Aceh, sebagai pemegang otoritas keagamaan tertinggi di provinsi tersebut, memiliki peran sentral dalam memandu arah kebijakan terkait syariat Islam. Suara mereka sangat dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam penetapan hukum dan sanksi, yang mencerminkan kekhasan hukum di Aceh dan kekhasan daerahnya.
Argumen utama ulama yang mengharamkan PUBG adalah adanya unsur lahwun (melalaikan), qimar (judi), dan isyrof (pemborosan). Mereka berpendapat bahwa game ini dapat menyebabkan kecanduan, menjauhkan individu dari kewajiban agama, dan memicu perilaku agresif yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai luhur.
Di sisi lain, banyak pihak, terutama dari kalangan muda dan pegiat teknologi, mempertanyakan relevansi fatwa ini. Mereka berargumen bahwa PUBG hanyalah bentuk hiburan dan tidak semua pemainnya terlibat dalam aktivitas yang melanggar syariat, sehingga tidak perlu diatur terlalu ketat atau dijerat hukum.
Wacana cambuk di Aceh ini juga memicu diskusi tentang batasan penerapan syariat Islam di ruang publik dan digital. Bagaimana mengimplementasikan hukuman cambuk untuk pelanggaran yang bersifat virtual menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Aceh, mengingat sifat digital dari game tersebut dan lingkup pengaruhnya.
Pemerintah Aceh, di satu sisi, dituntut untuk menghormati dan menegakkan syariat Islam sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku. Namun, di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan, demi menghindari potensi pelanggaran hak warga negara serta menjamin kebebasan berekspresi.