Maraknya permukiman padat di sepanjang sempadan sungai berisiko tinggi memicu jatuhnya korban jiwa saat banjir bah datang menerjang. Banyak warga yang membangun rumah permanen tepat di atas area resapan air tanpa mengindahkan bahaya tanah longsor dan luapan air sungai. Para ahli perencanaan wilayah mengeluarkan ulasan mendalam mengenai pentingnya pembenahan tata ruang wilayah permukiman guna menjauhkan warga dari kawasan rawan krisis bencana alam.
Rekomendasi utama yang disorongkan oleh ahli tata kota adalah relokasi pemukiman warga ke zona aman yang memiliki kontur tanah lebih stabil dan tinggi. Kebijakan pemanfaatan tata ruang yang tegas harus diterapkan oleh pemerintah daerah guna melarang pembangunan hunian baru di zona merah sempadan sungai. Langkah pemindahan ini memang memerlukan investasi dana dan waktu yang tidak sedikit, namun sangat krusial demi keselamatan jiwa warga dalam jangka panjang.
Lahan bekas permukiman di sepanjang bantaran sungai disarankan untuk dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau dan kawasan konservasi air. Penanaman pohon-pohon penyerap air di kawasan sempadan sungai akan mengembalikan fungsi alami sungai sebagai saluran pembuangan air hujan yang aman. Langkah ini sekaligus memperluas area resapan air kota dan mencegah pengikisan tanah bantaran sungai akibat arus deras.
Proses relokasi warga membutuhkan pendekatan sosial yang humanis melalui dialog terbuka dan penyediaan fasilitas pemukiman baru yang layak. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan akses transportasi di lokasi hunian baru agar warga mau berpindah secara sukarela. Keberhasilan pemindahan pemukiman sangat bergantung pada ketersediaan sarana penghidupan warga di tempat yang baru.
Urgensi penataan kawasan pemukiman pinggir sungai ini terbukti dari besarnya dampak kerugian materiil seperti genangan lumpur banjir yang sering merusak bangunan fisik publik di sekitar aliran sungai. Kerusakan infrastruktur kesehatan dan pendidikan dapat dihindari jika kawasan rawan bencana dibebaskan dari bangunan permanen. Penataan ruang berbasis risiko bencana menjadi kunci pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Penerapan rekomendasi pakar perencanaan wilayah ini diharapkan dapat memutus rantai kerentanan masyarakat terhadap ancaman banjir tahunan. Komitmen politis pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat menjadi faktor penentu terwujudnya kawasan hunian yang aman dan nyaman. Tata kelola lingkungan yang baik akan menciptakan daerah yang tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim global.