Setelah 80 tahun merdeka, Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum. Namun, perjalanan ini tidak lepas dari tantangan dan evaluasi. Penting untuk mengukur kinerja dan kekuatan sistem hukum kita. Hal ini mencakup bagaimana hukum ditegakkan, sejauh mana keadilan dapat diakses, dan bagaimana hukum berperan dalam pembangunan nasional.
Salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja hukum adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Skor IPK yang masih rendah menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius. Praktik suap dan kolusi di lembaga penegak hukum menggerus kepercayaan publik. Ini adalah tantangan besar yang harus diatasi.
Selain itu, akses terhadap keadilan juga menjadi parameter penting. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, masih kesulitan mendapatkan layanan hukum yang layak. Biaya tinggi dan proses yang berbelit-belit menjadi penghalang utama. Mengukur kinerja ini berarti memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi hak, tetapi juga kenyataan bagi semua.
Kekuatan sistem hukum juga dapat diukur dari bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan zaman. Di era digital, muncul kejahatan siber, perlindungan data pribadi, dan disinformasi. Sistem hukum harus mampu merespons tantangan ini dengan cepat dan efektif. Ini adalah ujian bagi relevansi hukum.
Namun, di tengah tantangan, ada kekuatan yang patut dicatat. Indonesia memiliki sistem perundang-undangan yang komprehensif dan terus berkembang. Lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menunjukkan peran penting dalam menjaga integritas sistem.
Peran aktif masyarakat juga menjadi kekuatan pendorong. Partisipasi publik dalam mengawasi penegakan hukum dan menyuarakan ketidakadilan semakin meningkat. Ini adalah sinyal positif bahwa masyarakat peduli dan berani menuntut akuntabilitas dari para penegak hukum.
Pada akhirnya, mengukur kinerja negara hukum tidak hanya soal statistik. Ini juga soal persepsi dan pengalaman masyarakat. Apakah mereka merasa aman dan dilindungi? Apakah hukum memberikan rasa keadilan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini menjadi cerminan sejati dari kekuatan hukum kita.
Menjelang delapan dekade, kita memiliki pekerjaan rumah besar. Memperkuat penegakan hukum, memastikan akses yang merata, dan terus beradaptasi adalah kunci untuk membangun negara hukum yang tangguh. Dengan mengukur kinerja secara jujur, kita bisa memastikan bahwa hukum benar-benar melayani seluruh rakyat Indonesia.