Pemerintah Provinsi Aceh secara serius menggarap potensi inovasi ekonomi lokal untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan prinsip syariah yang menjadi landasan utama di daerah ini. Langkah strategis ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari sektor paling bawah, memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Fokus utama terletak pada pengembangan produk-produk unggulan lokal yang memiliki nilai tambah, baik dari segi kualitas, kemasan, maupun pemasaran, dengan memanfaatkan teknologi digital. Inisiatif ini tidak hanya sekadar program, melainkan sebuah visi jangka panjang untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang kuat, di mana pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) menjadi pilar utamanya.
Pada sebuah acara yang diadakan di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh pada hari Selasa, 29 Juli 2025, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, Bapak Ir. Muhammad Syahputra, M.Si, menjelaskan detail rencana tersebut. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inovasi ekonomi lokal. “Kami melihat potensi besar pada produk-produk tradisional Aceh, seperti kopi Gayo, kerajinan tangan, dan kuliner khas. Dengan sentuhan inovasi, baik dari sisi pengolahan maupun branding, produk-produk ini dapat menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke mancanegara,” ujarnya dalam sambutan pembukaan. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Bank Syariah Indonesia (BSI), perwakilan dari berbagai komunitas UMKM, serta akademisi dari Universitas Syiah Kuala. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan visi ekonomi syariah yang mandiri.
Pemerintah Provinsi Aceh juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan syariah untuk memfasilitasi akses permodalan bagi para pelaku UMKM. Salah satu program unggulan adalah pembiayaan berbasis syariah dengan skema bagi hasil (mudharabah) atau sewa-beli (ijarah) yang dinilai lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Program ini tidak hanya sekadar memberikan pinjaman, tetapi juga dilengkapi dengan pendampingan dan pelatihan manajerial. Tujuannya adalah agar UMKM tidak hanya tumbuh dari segi modal, tetapi juga memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai untuk mengelola bisnis mereka secara profesional. Bantuan modal dan bimbingan ini menjadi kunci sukses dalam mengimplementasikan inovasi ekonomi lokal. Selain itu, dibentuk juga tim khusus yang terdiri dari para ahli ekonomi syariah untuk memastikan setiap program yang diluncurkan berjalan sesuai koridor hukum Islam, sehingga memberikan ketenangan dan kepercayaan bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga sedang menginisiasi program digitalisasi UMKM. Melalui program ini, para pelaku usaha akan dilatih untuk memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial sebagai sarana pemasaran produk. Upaya ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar dan mengurangi ketergantungan pada metode pemasaran konvensional. Pendampingan ini akan melibatkan tim dari Kominfo Aceh dan beberapa startup lokal yang fokus pada pengembangan digital marketing. Diharapkan, dengan kemampuan digital ini, produk-produk unggulan Aceh dapat bersaing secara global. Inovasi ini merupakan bagian integral dari strategi pengembangan ekonomi di Aceh. Dengan langkah-langkah konkret dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak, visi inovasi ekonomi lokal di Aceh berbasis syariah bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah realita yang akan segera terwujud.